Kebijakan bidang kepariwisataan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata. Secara normatif kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh pemangku kepentingan. Kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri. Buku ini membedah seluk beluk hukum kepariwisataan, mengkajinya secara normatif hingga spesifik pada dinamika yang terjadi di masyarakat.