Perdebatan tentang sistem ekonomi nasional sesuai amanat Konstitusi sudah berlangsung sejak lama, terutama setiap kali terjadi pembahasan kebijakan ekonomi.

Relevansi perdebatan itu semakin penting di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang menguat. Tidak sedikit kalangan menilai, pilihan kebijakan ekonomi pragmatis yang diambil lebih dari lima dasawarsa terakhir ini—selain mencatat sejumlah kemajuan—bila diukur dengan indikator konvensional seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tidak sepenuhnya mencerminkan amanat dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam Konstitusi.